Kabupaten Melawi Capai 32.40 %.Angka Balita yang Mengalami Stunting.

Kabupaten Melawi Capai 32.40 %.Angka Balita yang Mengalami Stunting.

MELAWI, Metroindonesia.id – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Melawi bersama Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (P3MD) menggelar Pelatihan Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Senin, (7/11/2020) pukul 09.00 Wib di Aula Sukiman Center Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi. Adapun peserta pelatihan sebanyak 90 orang KPM dari 169 Desa.

Kegiatan di buka langsung oleh Bupati Melawi, Panji S.Sos. yang didampingi oleh Kepala Dinas DPMD, Sekretaris Dinas DPMD dan TPP P3MD Kabupaten Melawi.

Dalam sambutanya Panji Mengatakan, Kesehatan merupakan salah satu indikator penting untuk melihat perkembangan suatu daerah.

Salah satu lokus pembangun sejak Tahun 2020-2021 yaitu, tentang kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sejak dini melalui bidang kesehatan. Sudah ada regulasi yang
A&g q dan wakil bupati UUD mengatur yakni Peraturan Bupati nomor 34 tahun 2019 tentang percepatan pencegahan dan penangan stunting.

“Saya memberikan apresiasi kepada seluruh KPM Desa yang hadir hari ini. KPM harus bersinergi dengan Pemerintah Desa, Oragnisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berwenang. Desa merupakan ujung tombak dalam penanganan stunting. Pedomannya adalah Perbub 34 tahun 2019”. Ujar Panji.

Sementara itu, Korkab P3MD Kabupaten Melawi, Abdul Kadir dalam pelatihan tersebut menyampaikan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Melawi terkait stunting. Berdasarkan data tahun 2018 sebanyak 7077 Balita yang di entri dari 169 Desa ada di 11 Kecamatan, Kabupaten Melawi tercatat 2293 (32.40%) Balita mengalami stunting.

“Data ini berdasarkan catatan dari Dinas Kesehatan tahun 2018. Untuk data tahun 2019 belum di release oleh Dinkes, harapan kita angka anak stunting tahun 2019 di Melawi persentasenya menurun.urainya.

Menurutnya untuk menekan angka stunting di kabupaten Melawi perlu ada kerjasama mulai dari tingkat Desa hingga Kabupaten. KPM di Desa menjadi ujung tombak pencegahan stunting. Kecamatan memiliki peran koordinasi intervensi dan dukungan dalam melaksanakan penurunan stunting serta pendampingan, pemantauan dan verifikasi data di tingkat Desa.

Lebih lanjut Abdul Kadir mengatakan, Desa memiliki peran sinkronisasi perencanaan dan anggaran, optimalisasi Dana Desa untuk sasaran prioritas, pendataan, peningkatan aparat dan KPM Desa serta memperkuat pemantauan dan evaluasi kepada sasaran prioritas (red.stunting).

“Sinergitas Pemerintah Desa, Kecamatan dan Kabupaten dalam menangani stunting menjadi keharusan untuk meningkatkan SDM sejak dini di Melawi. Mari kita beesinergi untuk melakukan percepatan pencegahan stunting secara simultan”. Tutupnya.

Penulis : Ade Shalahudin