Dinas Binamarga dan BPPBJ DKI Jakarta, serta Kasudin Binamarga Jakarta Utara Tamengkan Kontraktor

Dinas Binamarga dan BPPBJ DKI Jakarta, serta Kasudin Binamarga Jakarta Utara Tamengkan Kontraktor

JAKARTA, Metroindonesia.id, Disinyalir ada kerancuhan dalam proses administrasi.

Pasalnya, lanjutan dari laporan LSM Tipikor Indonesia kepada BPPBJ DKI Jakarta terkait adanya dugaan berbagai pelanggaran dalam proses pelaksanaan pekerjaan serta kelengkapan administrasi yang bisa mengakibafkan. dapat dibawa keranah hukum itu, belum direspon dari pihak BPPBJ DKI Jakarta dan Dinas Bina Marga DKI Jakarta selaku Kuasa pengguna Anggaran (KPA).

Pihak LSM Tipikor Indonesia berinisial R.S (7/12/2020) dengan pemberitaan yang muncul diberbagai media, bahwa klarifikasi dari pihak Binamarga melalui seorang kontraktor berinisial P.P, merupakan hak jawab dari dampak pemberitaan dan
bukan hasil jawaban dari BPPBJ atas Laporan LSm Tipikor Indonesia.

Inisial P.P merupakan pelaksana proyek, tidak terdaftar sebagai pengurus PT.Tassiajaya Abadi pada Dirjen AHU (Penyewa Perusahaan) yang diduga kuat bermain dengan BPPBJ, Dinas Bina Marga dan Sudin Bina Marga Jakut sehingga. mengakibatkan pekerjaan dipermainkan, tidak sesuai Bill dan Gambar.

Oleh karena itu, Undang-undang Administrasi Pemerintah No 30. Tahun 2014 terkesan dikangkangi, bahkan dipermainkan yang nantinya harus dipertanggung jawabkan oleh BPPBJ. DKI Jakarta tulis keterangan dari R.S

Lebih lanjut R.S sebagai anggota LSM Tipikor Indonesia yang memberikan tanggapan kepada media online ini, terkait hak jawab yang dilakukan oleh Binamarga atau pihak manapun yang ada sangkutannya dengan informasi ataupun laporan hasil investigasi LSM Tipikor Indonesia.

Untuk itu, LSM Tipikor Indonesia adalah merupakan klarifikasi berita, bukan isi jawaban dari informasi yang diterima oleh BPPBJ DKI Jakarta.

“PP itu pinjam perusahaan PT.Tassajaya Abadi dalam pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan Dinas Bina Marga DKI Jakarta dan pengawasannya Sudin Bina Marga Jakut di Kecamatan Pademangan Jakarta utara”, terangnya R.S.

Dinas Binamarga dan BPPBJ DKI Jakarta, serta Kasudin Binamarga Jakarta Utara jangan jadikan montraktor sebagai tameng. (zul/yun)