Kinerja BBPJN VI Jakarta – Jabar Hary Suko Jadi Perhatian Wartawan

Satuan Kerja PJN I Jabar yang dikomandani Indra Rismawansyah ikut dalam pengawasan LSM dan Media

Jakarta, metroindonesia.id  – LSM dan Pers di Jakarta dan Jawa Barat saat ini sedang gencar menyoroti kinerja BBPJN VI Jakarta – Jabar yang di pimpin Hary Suko terkhusus Satuan Kerja PJN I Jabar yang dikomandani Indra Rismawansyah.

Pada proyek paket pekerjaan pembangunan Jembatan Gantung Kalijati Gembongan, Pangkalan Bambu Linggarsari Bekasi Utara Jawa Barat pengerjaan tahun Anggaran 2019 yg diduga amburadul dan berbau Korupsi.

Kepada Wartawan Andi Baharudin, SH. Ketua LSM Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) menyampaikan Dalam keterangannya ia berkata ” Indra selaku Kasatker yang bertanggung jawab pekerjaan ini  terlalu tertutup dan tidak mau bertemu dengan kalangan LSM dan Pers, sehingga ini menimbulkan kecurigaan bahwa proyek ini penuh misteri dan banyak kelemahan dan kejanggalannya, beberapa hal yang kami soroti: Bahwa Pekerjaan ini mengalami dua kali perubahan dan secara otomatis adanya resiko denda keterlambatan dan Jaminan, namun Indra pun tidak bisa menjawab hal ini, ada apa sesungguhnya,” Tandas Ketua LSM ini

Pejabat Publik yang menolak konfirmasi dari wartawan termasuk kategori menghalang halangi tugas jurnalistik.

Media ini pun telah menyampaikan Konfirmasi kepada Indra, namun; sampai berita ini tayang Kasatker tidak pernah memberikan responnya tanpa sepatah katapun, Hari Suko pun selaku Kepala BPJN VI selaku atasan Indra saat dimintai pendapatnya setali tiga uang atau sama saja diam seribu bahasa, Fenomena umum dikalangan pejabat publik ketika tejadi dugaan penyimpangan di instansinya untuk lakukan gerakan tutup mulut.

Sesuai Kode etik jurnalistik, dalam hal ini jurnalistik tidak bisa menguji kebenaran informasi.

Dalam pers releasenya  LSM KAKI membeberkan dugaan penyimpangan proyek jembatan gantung dengan anggaran Rp. 11.946.546.000,- dan pembangunannya belum selesai sesuai kontrak,

Khusus pada item erection penguatan Jembatan dan Lantai Jembatan serta soal inipun pembayaran akhir sisa yang belum diselesaikan semakin tidak jelas, apakah dibayarkan & berapakah yang harus dibayar, disinyalir anggaran tersebut bisa raib tanpa rimba.

Padahal mereka memahami dan mengerti tanteng peraturan Presiden No.16/2018 bahwa akibat terlambatnya sebuah pembangunan akan berakibat hasil Pekerjaan tersebut tidak bisa dimanfaatkan tepat pada waktunya .

Terkait dengan Konfirmasi langsung kepada Kepala Balai Besar PJN VI Hari Suko Setiono ,Perihal ; Adanya Satu Unit Mobil atau Kendaraan Honda CRV Dengan Kode Barang /NUP 3020101002 /17 senilai Rp 291. 000 . 000 ,- yang diperuntukan sebagai Operasional Kantor BBPJN VI , Faktanya dikuasai dan digunakan oleh Pihak Lain , dan sampai Hari ini Tidak ada Penjelasan Sama sekali Sehingga Berpotensi Raib dan Hilang Tanpa Rimba.

Kalangan Pers dan LSM sangat menyayangkan sikap Kepala Balai dan Indra Satker PJN 1 yang tidak bisa memberikan Klarifikasi terkait dugaan penyimpangan tersebut.

Hari Suko Hanya mengarahkan untuk menghubungi POIN , Pojok Informasi Terpadu yang merupakan Perangkat Informasi yang katanya efektif serta Efesien

Faktanya tidak bisa menjawab Konfirmasi Media dan Tidak bisa Fungsional Sehingga berita ini Tayang . [] Red