Publik Pertanyakan Proses Hukum

Proses Hukum Pembabatan Hutan Lindung Gurun Kec. Harau Limapuluh Kota Jalan di tempat

Limapuluh Kota.metroindonesia.id Publik luas pertanyakan proses hukum pelaku pembabatan Hutan Lindung (HL) yang terjadi Nagari Gurun Kec. Harau Limapuluh Kota, konon, disebut- sebut melibatkan RKN, satu calon Wakil Bupati setempat.

Ketika di konfirmasi Kapolres Limapuluh Kota, AKPB. Trisno Eko Santoso, tekait pengusutan kasus “Pembabatan Hutan Lindung” di Nagari Gurun Kec. Harau ( Versi KPLH Aginam Raya, Afniwirman setidaknya lebih 100 Ha Hutan Lindung di Nagari Gurun Kec.Harau telah dirusak oknum- red), dan telah diamankannya dua oknum, Andi dan Yahdi, pada Patroli tim KPLH dan tim Polres, tgl 7 Oktober 2020 lalu, sebutkan ” sedang dalam proses penangan”, ucap Kapolres.

Sedangkan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung ( KPHL) Agam Raya Sumbar, Ir. Afniwirman, kepada wartawan sebutkan,” sekarang masih proses penyelidikan oleh penyidik polres 50 kota.

Terakhir saya dimintai keterangan sebagai ahli tentang pengakuan yang bersangkutan (atas nama Andi dan Yahdi- red) adalah tanah ulayat.

Saya jelaskan bahwa berdasarkan peta kawasan hutan sesuai SK Menteri Kehutanan No. 35 tahun 2013, lokasi tersebut adalah kawasan hutan dengan fungsi lindung.

Ditegaskan Afniwirman, jika ada yang mengatakan itu tanah ulayat, silahkan tunjukkan bukti secara hukum, demikian sebutnya.

Lanjut Afniwirman, bahwa pelaku, atas nama Andi dan Yahdi. menurut informasi, Yahdi merupakan adik kandung dari RKN.

Afniwirman berharap, kami memang butuh pengawalan kasus ini. sudah dari tgl 7 Oktober, sampai sekarang belum ada kepastian tersangkanya.

Menurut pengakuan Yahdi ke saya di kantor Walinagari Gurun tgl 7 Oktober 20, lahan itu sudah dibelinya ke kakaknya RKN.

Makanya menurut saya, RKN tidak bisa lepas dari kasus ini. masak kawasan hutan negara dijual, demikian jelas Kepala UPTD KPHL Agam Raya Sumbar.

Pasalnya mengutip tanggapan Yahdi, kepada wartawan, dirinya membantah bahwa dianya tidak membabat Hutan Lindung (HL) melainkan mengolah hutan ulayat nenek moyangnya.

Dia pun tidak ada hubungan apapun dengan RKN, saya hanya kakak sekampung dengan RKN. Ucap Yahdi.

Lanjut Yahdi tentang pemeriksaan dirinya di Mapolres Limapuluh Kota,
sampai saat ini dirinya hanya sebagai terperiksa, belum ditetapkan sebagai tersangka.

Dikatakan Yahdi kenapa baru sekarang di permasalahkan. Padahal sebelum saya  mengolah sudah ada orang yang berkebun, ada dari anggota DPRD ada masyarakat,bahkan orang Autralia pun ada yang berkebun diatas areal lahan saya tersebut.

Tentang lahan tersebut saya jual pada pihak investor Rp 200 juta tidak benar. Yang ada hanya kerjasama dengan orang kampung kita yang berada di luar negeri (di Qatar) dengan budget Rp 200 juta/hektar dan bagi hasil. Ucap Yahdi.10/9/20.

Di lain tempat Hariyadi kepada wartawan membenarkan dirinya adik dari RKN. Salah seorang tokoh masyarakat yang merasa sebagai pemilik lahan dengan merahasiakan jati dirinya layak di percaya mengatakan luas yang dibeli RKN 80 H, satu hektar seharga Rp 35 juta, transaksi jual beli di lakukan pada tahun 2019, masih banyak yang belum di bayar RKN.

Koordinator LSM AMPERA Indonesia Wisran, himbau pihak penegak hukum agar transparan/ terbukanya perkembangan proses penyidikan
berdasarkan peta kawasan hutan sesuai SK Menteri Kehutanan No. 35 tahun 2013, lokasi tersebut adalah kawasan hutan dengan fungsi lindung, adalah sebuah tindakan pidana, pinta Wisran. ( EB/JS).