Lurah Kramat Senen Sembunyikan Informasi Publik

Jakarta, metroindonesia.id  | Beberapa LSM dan pers, serta Masyarakat yang menyoroti fenomena ini seakan kesal dengan perilaku pejabat publik seorang Lurah yang selalu menolak dan menghindar bila dikonfirmasi perihal ini seperti yang terjadi pada Kelurahan Kramat, Senen di Jakarta Pusat. Adalah Agus Yahya, Lurah yang baru menjabat setahun pada Tahun Anggaran 2020 ini yang disebut beberapa Rukun Warga dan Rukun Tangga tidak kooperatif, jarang turun ke masyarakat dan selalu kontradiksi dengan para tokoh masyarakat, serta tidak transparan dengan alokasi anggaran senilai Rp. 10.213.253.792 yang saat ini dikelolanya.

Beberapa warga Kramat yang dimintai pendapat mengatakan, Lurah tidak pernah melakukan sosialisasi pada kegiatan dan programnya, apalagi soal anggaran, semua tertutup. Di tempat lain, Jamal, seorang warga masyarakat juga menjelaskan bahwa warga tidak mengenal Lurahnya karena jarang turun ke bawah dan hanya sebagian kecil saja yang kenal Lurah. Kalau soal anggaran yang sepuluh Milyar Rupiah yang dikelola Kelurahan rata-rata tidak mengetahui, bahkan RW dan RT saja belum tentu tahu, tandasnya.

 

Andi Baharudin, SH, tokoh LSM Komite Anti Korupsi Indonesia yang dimintai komentarnya memberikan tanggapan sebagai, “Dana Kelurahan sebesar itu memang sangat rawan digunakan, namun bila dilakukan secara benar dan transparan, kebocorannya sangat minim.” Lurah Agus tidak sendiri mengelola anggaran tersebut di Kelurahan. Juga ada Sekkel, dan seksi-seksi yang membidanginya. “Kalaupun dana itu mau dimainkan dalam tanda kutip, kebocoran dilakukan secara berjamaah atau dengan kata lain secara berkerumun. Untuk membuktikan dana Kelurahan menyimpang atau tidak, polisi atau kejaksaan segera turun tangan dan ini juga harus ada laporan dari masyarakat agar aparat menindaklanjuti dengan segera. Warga masyarakat agar aktif melaporkan tindak pidana yang dilakukan aparat kelurahan dengan bukti-bukti setidaknya ada dua alat bukti untuk memenjarakan Lurah beserta jajarannya yang terlibat”, tandas Andi .

 

Media ini pun sudah melakukan konfirmasi berkali-kali melalui WA dan telepon langsung kepada Lurah Kramat Agus Yahya, namun tidak digubris alias diam saja. Lurah sama sekali tidak mau merespon, sampai berita ini tayang serta terekspos.

 

Hasil penelusuran pers, terdapat anggaran-anggaran sebagai berikut :

1. Pemeliharaan rutin dan berkala gedung kantor Kelurahan senilai Rp. 172.778.705

2. Penyediaan jasa pengolahan air limbah Rp. 24.522.850

3. Penyediaan ruang satuan PAUD sejenis negeri Kelurahan Rp. 80.728.938

4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharahan dan penanganan kebersihan lingkungan Rp. 31.666.580

5. Pengerahan jumantik Rp. 733.200.000

6. Penanganan bencana Rp. 24.718.628

7. Penyelenggaraan giat agama Rp. 64.444.600

8. Pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian kesenian budaya sebesar Rp. 25.600.780

9. Pemberdayaan masyarakat melalui giat olah raga Rp. 613.947.602

10. Pembedayaan PKK Rp. 193.663.500

11. Penyelenggaraan ketertiban umum Rp. 56.064.320

12. Pelaksanaan Posyandu Rp. 513.600.000.

 

Di tempat lain seorang pemerhati kebijakan anggaran daerah, M. Iqbal mengatakan, “Transparan dalam pengelolaan uang negara adalah indikasi utama untuk menghindari terjadinya malpraktek penggunaan, sebab para pengelola sedang dalam kapasitas diawasi dan dikontrol. Namun jika tidak transparan dalam pengelolaannya, apalagi tidak bisa membuat ruang dan akses informasi, ini sudah pasti ada niat untuk membuat pengelolaan akan terindikasi bocor. Sebab salah satu kebijakan sudah terlanggar”, ujar Iqbal dengan lugas.

 

Seharusnya Gubenur DKI Jakarta, Anies Bawesdan segera membuat aturan untuk membuka ruang dan akses masyarakat Jakarta dapat melihat secara terang dan jelas pengelolaan anggaran di Pemda DKI Jakarta yang di mulai dari Kelurahan, Kecamatan, Walikota serta Gubenur, seperti saat pemerintahan Ahok, semua alokasi anggaran di pampang atau ditempel di setiap Kantor Kelurahan, sehingga warga dapat melihat secara jelas dan transparan, serta tidak ada lagi kecurigaan pada setiap orang. (Red)

A. Rachman

Organisasi Serikat Pers Republik Indonesia Bersertifikat assesor BNSP RI. Pengurus di KOWARI