Kontraktor PT.Tassiajaya Abadi Diduga Tidak Mentaati Peraturan Yang Berlaku

Jakarta, metroindonesia.id | menindaklanjuti surat informasi yang di kirimkan LSM Tipikor(13/11/2020), mengenai adanya tindakan yang diduga melanggar aturan dan peraturan oleh PT.Tasssiajaya dalam melakukan pekerjaan proyek peningkatan jalan di kecamatan pademangan Jakarta Utara tahun anggaran 2019, LSM Tipikor melayangkan surat ke dua(20/11) yang di tujukan kepada Ir.Blessmiyanda,M.SI

Kepala BPPBJ DKI Jakarta dan yang menerima surat Sherli.

Sekjend LSM Tipikor Indonesia Edinton Lubis,SH,(25/11), menerangkan bahwa LSM Tipikor Indonesia adalah sebagai “Social Control of The Change” dalam mewujudkan Tata Pemerintahan dan Tata Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel sebagai bentuk Kepedulian terhadap Provinsi DKI Jakarta.

Dan untuk mencapai misinya, sebagaimana termaktub dalam maksud dan tujuan serta usaha organisasi, maka diperlukan adanya koordinasi antara Lembaga Swadaya Masyarakat dengan Lembaga Pemerintah, baik Exsekutif, Legislatif dan Yudikatif guna terciptanya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN serta terciptanya pemerintah yang transparan, partisipasitif dan akuntabel.

Lsm Tipikor mendapati lokasi pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Tassiajaya Abadi diduga melanggar aturan dan peraturan yang berlaku di DKI Jakarta, dan pada acuan yang tertulis dalam berita acara perjanjian kontrak dalam prosedur kelengkapan administrasi dan lainya sebagai legalisasi antara pemberi pekerjaan dengan pelaksana pekerjaan.

Edinton melanjutkan penjelasannya dengan bukti mengenai hasil pekerjaan PT Tassiajaya,

LOKASI KEGIATAN PENINGKATAN JALAN DI KECAMATAN PADEMANGAN :

*Simpang Ketel, Pecah – Retak – Hancur

*Jln. Kampung Bandan, Pecah – Retak – Hancur

*Jln. Karang Bolong Raya, Pecah – Retak – Hancur

*Jln. Pademangan 5 Raya, Pecah – Retak – Hancur

“jadi kami(Lsm Tipikor Indonesia) menyimpulkan PT.Tassiajaya Abadi tidak Menaati Peraturan yang berlaku, PT. Tassiajaya Abadi tidak memenuhi persyaratan Perjanjian Kontrak, namun Suku Dinas Bina Marga Jakarta Utara diduga, melakukan pembiaran dengan tidak melakukan pekerjaan yang sebenarnya sehingga membuka peluang terhadap praktik KKN yang merugikan Keuangan Negara” kata Edinton.

“kami duga Konsultan melakukan pembiaran dengan tidak melakukan isi yang ada dalam Perjanjian Kontrak dan Gambar, sehingga terjadi Pecah – Retak – Hancur, hingga PHO Serah Terima Pekerjaan berhasil tidak melakukan fungsinya sehingga patut diduga melakukan tindakan Penyalahgunaan Wewenang” Ungkap Edinton.

Edinton mengatakan, akhir dari isi surat Lsm Tipikor Indonesia, Memohon PT. Tassiajaya Abadi agar dikeluarkan dari Daftar Vendor Katalog Lokal Provinsi DKI Jakarta, Karena Tidak Sesuai Perjanjian Kontrak dan Gambar. Dan memohon agar Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa(BPPBJ) Provinsi DKI Jakarta menjalankan yang Benar Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku.

“berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami menunggu konfirmasi atau balasan dari BPPBJ DKI Jakarta, selambat-lambatnya Tanggal 25 November 2020, apabila tidak ada konfirmasi, kami akan menempuh jalur hukum sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang ada di Negara ini” jelas Edinton.[] Zul