Akselerasi Pembanguan Desa, DPMD Kabupaten Melawi Gelar Rakor bersama TPP

Melawi, metroindonesia.id – Lahirnya Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, telah memberikan legitimasi dan pengakuan serta kewenangan kepada Desa untuk menyelenggarakan pembangunan secara mandiri.

Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Melawi, Linda Purnama, membuka Acara Rapat Koordinasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan Tenaga Profesional Pendamping Desa, Kamis, 26/11/2020 pukul 07.30 wib di Ballroom Hotel Rajawali Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi.

Dalam sambutannya Pjs. Bupati Melawi, Linda Purnama mengatakan, dengan lahirnya UU Nomor 6 tentang Desa menggeser cara pandang pembangunan, yakni bukan hanya menguatkan pembangunan nasional, tetapi menguat pembangunan lokal Desa sebagai entitas dari pembangunan nasional. Cara pandang ini merupakan penegasan lain, bahwa Desa tidak lagi sebagai objek pembangunan bagi pemilik modal, tetapi menjadi ruang bagi kedaulatan masyarakat Desa untuk berproduksi secara mandiri guna menyokong kedaulatan nasional.

“Lahirnya UU tentang Desa memberikan ruang bagi Desa agar melakukan akselerasi pembangunan untuk menyokong kedaulatan Nasional. Dalam akselerasinya, Desa di dampingi oleh Tenaga Pendamping Profesional (TPP), yakni Pendamping Desa. Upaya pendampingan tersebut untuk menuju desa maju dan mandiri”. Ujar Linda Purnama.

Adanya tenaga pendamping desa juga telah di atur dalam UU tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa nomor 3 Tahun 2015. Pendamping Desa diharapkan mampu membantu percepatan pembangunan lokal desa serta bersinergi dengan stakeholder yang ada di desa dalam upaya percepatan pembangunan tersebut.

Sementara itu, Kepala DPMD Kabupaten Melawi, Hasanuddin dalam sambutan Nanga Pinoh menyampaikan, bahwa Desa merupakan ujung tombak pembangunan di segala bidang, dengan adanya DD yang diberikan Pemerintah Pusat merupakan modal awal bagi Pemerintah Desa.

“Desa merupakan wilayah strategis untuk melakukan pembangunan bagi suatu daerah, terutama di bidang ekonomi, karena potensi Sumber Daya Alam (SDA) secara geografis banyak terletak di Desa”. Ungkap Haji Hasan, sapaan akrabnya.

Menurutnya, masuknya DD ke Desa perlu pengawasan dan kontrol yang baik, Pendamping Desa merupakan bagian stakeholder yang dibentuk oleh Kementerian Desa untuk membantu pemerintahan Desa dalam menyusun perencanaan di Desa. Agar perencanaan yang dilakukan Pemerintah Desa tepat sasaran, tepat waktu, tepat guna dan sesuai kebutuhan lokal Desa.

Di tempat yang sama, Koordinator TPP Kabupaten Melawi, Abdul Kadir berharap dalam program ini perlu adanya peningkatan kapasitas TPP dalam kaitannya sinergitas antara pendamping yang berada di Desa dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di Kabupaten.

“Selain itu, perlu adanya evaluasi terhadap program yang terkini, baik dari sisi pencairan DD dari RKUN ke RKU Desa untuk tahapan akhir 20 %, evaluasi permasalahan yang ada di desa, serta Tim yang kompak dalam memfasilitasi tahapan”. Ujarnya.

Menurutnya, sinergitas antara TPP, Kecamatan dan OPD merupakan sebuah keharusan untuk sama-sama bergandengan tangan memberikan pemahaman yang senada kepada Pemerintah Desa. Agar proses dan tahapan serta perencanaan di desa dapat berjalan baik untuk kemajuan desa pada khususnya dan daerah Kabupaten Melawi secara umum.

Oleh : Ade Shalahudin