Ketua Komisi I DPRD Angkat Bicara

Terkait Dugaan Pemotongan Dana Sertifikasi Guru di Luak Limo puluh Kota.

Sarilamak.metroindonesia.id – Semakin hari   isu pemotongan uang tunjangan Sertifikasi milik lebih dari 5000 guru ( SD dan SMP) se kabupaten Limapuluh Kota oleh Bank Nagari sebesar Rp.150 ribu setiap guru banyak mendapat tanggapan.

Ketua Komisi I DPRD Kab.Lima puluh Kota, Beny Murdani merasa kaget ketika di konfirmasi wartawan terkait isu pemotongan uang tunjangan Sertifikasi milik guru semakin merebak.

Dengan alasan baru mengetahui dari ramainya pemberitaan yang beredar, dan berjanji akan menindak lanjuti dugaan pemotongan tersebut.

Disebutkan Beny Murdani, “akan kita lakukan hearing dengan instansi terkait itu. Karena sampai saat ini Komisi 1 selaku mitra dari OPD terkait tidak mengetahui adanya pemotongan tunjangan Sertifikasi guru tersebut,” demikian janji Beny.

Pasalnya, telah jadi konsumsi ditengah masyarakat luas, seperti dilansir portal online invensisatu.com, judul “Dalih Penanganan Covid-19. Ratusan Juta Dana Sertifikasi Guru Catur Wulan 3 di Palak ?

Sedikitnya sebanyak Rp.750 juta ( ralat, bukan Rp.7,5 miliar red) dari pencairan dana Sertifikasi tunjangan lebih 5000an guru @ Rp.150 ribu, entah masuk ke kantong siapa.

Beberapa tokoh masyarakat kepada metroindonesia.id menyampaikan rasa heran atas ketidak tahuan ketua Komisi 1 DPRD sebagai Dewan yang melakukan pengawasan atau pura pura tidak tahu.

Tokoh yang tidak mau di sebutkan nama memberi saran kepada rekan rekan untuk melakukan konfirmasi ke Kepala Bank Nagari terkait atas perintah siapa di lakukan pemotongan.

Jerih payah seorang guru yang mulia dimata anak didiknya, harus pasrah dan tunduk kepada kemauan Kepala Dinas yang dulunya di didik oleh guru hingga bisa menjadi pimpinan.

Masyarakat berharap Kanit Tipikor Polres Kab. Limapuluh Kota segera bekerja melakukan penyelidikan bersama sama pihak terkait karena korupsi terjadi ketika pengawasan di birokrasi tidak berfungsi, maka peran jurnalistik sangat di harapkan masyarakat mengurangi tingkat korupsi di Kab. Limapuluh kota .[] E.B

 

A. Rachman

Organisasi Serikat Pers Republik Indonesia Bersertifikat assesor BNSP RI. Pengurus di KOWARI