Nota Kesepakatan Antara DPRD Dengan Pemkot Payakumbuh

Cacat Hukum

Jakarta, metroindonesia.id – Penanda tanganan nota kesepakatan antara Ketua DPRD dengan Pemerintah Kota Payakumbuh pada rencana pembangunan Mesjid Agung Payahkumbuh pada 5 Agustus 2020 lalu (di lansir dari dekadepos.com) di nilai ahli waris yang saat ini berkedudukan di Jakarta menilai cacat hukum.

Lahan sawah kareh yang menjadi lokasi pembangunan Mesjid Agung Payahkumbuh yang  berada di Kelurahan Pakan Sinayan  Kota Payakumbuh belum selesai pembebasan lahannya.

Yang pada pelaksanaan berdalih sudah sesuai Undang undang nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi kepentingan umum dan pembangunan pada pasal 10 tidak mengatur tentang pembagunan rumah ibadah.

Pemesanan hub WA 085888691027

Pada pasal 33 Penilaian besarnya nilai Ganti Kerugian oleh Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1)

dilakukan bidang per bidang tanah, meliputi:

a. tanah;

b. ruang atas tanah dan bawah tanah;

c. bangunan;

d. tanaman;

e. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau

f. kerugian lain yang dapat dinilai.

Tidak di lakukan penilaian oleh KJPP yang di tunjuk Pemkot dimana ada penilaian Solatium yang besarnya 30 % dari nilai fisik tanah Pusako tinggi

Belum lagi adanya penyerangan secara psikologis kepada keluarga ahli waris yang berada di Pekan Baru yang merusak hubungan baik keluarga dan antar ahli waris.

Kepada metroindinesia.id ahli waris menyampaikan tidak ada maksud untuk menghalang halangi Pembangunan Mesjid Agung, tapi karena nilai ganti rugi yang tidak wajar dan tidak sesuai yang di janjikan Lurah Pakan Sinayan Zailendra.[] Red.