Dalih Penangan Covid -19 Tunjangan Sertifikasi Guru Dipotong

Berdalih dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020

Limapuluh Kota,metroindonesia.id – Kurang lebih 5000 guru se Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami pemotongan dana tunjangan sertifikasi sebesar @ Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada catur Wulan ke tiga tahun 2020 diperkirakan total keseluruhan Pemotongan mencapai 7.5 Milyar.

Berdasarkan informasi yang di terima metroindonesia.id dari beberapa guru yang seharusnya menerima tunjangan pada bulan Oktober mundur di bulan Nopember 2020 setelah di lakukan pemotongan oleh pihak Bank Nagari sebesar Rp 150.000.

Ini Ungkapan penyesalan Ketua Umum PB PGRI 

Menanggapi informasi tersebut, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Unifah Rosyidi, menyampaikan rasa penyesalan jika benar ada kebijakan pemerintah harus memotong anggaran tunjangan guru sebesar Rp 3,3 triliun lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020.

Pemesanan hub WA 085888691027

Menurutnya, ” pemerintah seharusnya tidak memotong dana dari tunjangan profesi guru (TPG) karena itu merupakan hak guru yang dilindungi Undang-undang (UU).”

“Apalagi di tengah kondisi pandemi seperti ini, jangan sampai guru menjadi kelompok yang rentan (miskin, red) kembali. Guru berhak untuk mendapatkan TPG karena mereka memiliki keluarga dan juga hak mereka dilindungi Undang-undang,” kata Unifah kepada Beritasatu, Senin (20/4/2020

Apakah Pemotongan Tunjangan Sertifikasi Guru Berlandaskan Hukum ?

Komisi I DPRD  Sasri Andiko, SH, ketika diminta tanggapannya merasa kaget ” Jika hal  tersebut benar, dan tidak sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan akan meminta penjelasan siapa yang bertanggung jawab atas pemotongan tunjangan sertifikasi guru”  ucapnya.

Dari  beberapa guru SD dan SMP menyampaikan ” ketidak beratan atas Pemotongan sebesar Rp 150.000 sebagai biaya penanggulangan wabah global pandemi corona virus disease 2019 (COVID-19) asal itu benar”, ungkap mereka.

Namun ada beberapa guru yang berpendapat lain, dengan dugaan adanya kejahatan yang dikemas seolah olah pemotongan sebagai bentuk sumbangan dari kebijakan atasan.

Isu yang beredar di kalangan guru, kebijakan pemotongan diduga atas inisiatif Kepala Dinas Indrawati pada hasil rapat dengan para Kepala Sekolah yang kemudian di informasi kan secara lisan kepada guru guru.

Apa tanggapan Kadis Pendidikan

Dari isu yang beredar, melalui pesan singkat WhatsApp, Indrawati membalas pesan seolah oleh belum mengetahui tentang pemotongan tersebut dengan bahasa Minang ” Ooo..baru iko ambo danga ado lo pemotongan sertifikasi mohon apak tolong ambo mencari datanyo yang valid, sia, dima dan kasia nyo stor..,( Baru sekarang saya dengar ada pemotongan sertifikasi, mohon bapak tolong saya mencari datanya yang valid siapa, dimana dan kasih ya, ) kalau untuk Seminar sepengetahuan ambo memang ado seminar PGRI, tapi ndak ado pemaksaan dan ndak ado pemotongan. Insya Allah akan kito tindak lanjuti kalau ado yang melanggar aturan,” demikian sebut pembantu bupati bidang pendidikan setempat.

Kenapa Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota belum beri tanggapan

Dilain tempat, Bupati Limapuluh Kota, Ir.H. Irfendi Arbi. MP, yang berupaya dimintakan tanggapanya, hingga berita ini belum didapat jawabannya.[] EB