Kesalahan UU CIptaker, jadi Ambigo, Pratikno Harus Tanggung Jawab, dan Harus Mundur

Kesalahan UU CIptaker, jadi Ambigo, Pratikno Harus Tanggung Jawab, dan Harus Mundur

JAKARTA, Metro Indonesia.id -Kesalahan penulisan dalam Undang Undang Ciptaker ciptakan masalah. kesalahan itu disebabkan adanya penulisan pada ayat dan pasal UU Ciptaker yang ditandatangani oleh Presiden. Semua kesalahan ini diduga akibat kesalahan dari Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Hal itu, Ketua Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer menegaskan Pratikno harus tanggung jawab.
“Ini bukan sekadar kesalahan penulisan. Ini memalukan buat Istana karena terjadi lagi. Sejatinya Sekretaris Negara adalah wajah Presiden.

Karena apapun yg dikerjakan harus hati hati dan penuh prinsip-prinsip kehati-hatian. Jangan sampai ada kesalahan. Apalagi ini sangat memalukan,” kata Immanuel Ebenezer acap dipanggil Noel aktivis 98 ini.

Noel katakan pastinya Jokowi akan disalahkan lagi. Semua mata akan tertuju ke beliau. Padahal yang salah, anak buahnya. Hanya karena tidak teliti dan tidak tegas.

“Jangn sampai ada
produk hukum yang sedang menjadi sorotan terus bermasalah di adminitrasi. Belum lagi subtansinya yang mengundang perdebatan di publik, ” tegas Noel.

Dirinya mengatakan seharusnya Pratikno bicara di depan publik dan mengakui kesalahannya.”Lebih bagus mundur. Lebih terhormat. Daripada salah terus,” ucapnya.

Menurut Noel, ada 2 kesalahan penulisan yang fatal terjadi, pasal 6 di halaman 6 dan pasal 53 ayat 5 halaman 757. Kesalahan tulis ini telah membuat isi kedua pasal tersebut menjadi ambigu secara substansi dan menimbulkan prasangka dan kegaduhan baru.

Kesalahan penulisan ada di pasal 6 di bagian tersebut menyebutkan, “Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a meliputi, “ada empat huruf, a sampai d, yang menjabarkan apa saja peningkatan ekosistem”.

Yang menjadi permasalahan, ternyata dalam Pasal 5 yang dirujuk oleh Pasal 6 tidak memiliki ayat tambahan apapun. Tidak ada ayat 1 huruf a seperti yang dirujuk pada Pasal 6.

Kesalahan kedua, terdapat pada Pasal 53 Bab XI mengenai Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan untuk Mendukung Cipta Kerja, bagian kelima tentang izin, standar, dispensasi, dan konsesi, yang ada di halaman 757. “Ayat 5 pasal itu harusnya merujuk ayat (4), tapi ditulisnya ayat, imbuhnya.(YF),”.