Pemkot Depok di Minta Terapkan Kepmen PUPR No, 1410/KPTS/M/2020.. ini kata Indra JP Napitupulu Sekretaris Gapeksindo Depok

Pemkot Depok di Minta Terapkan Kepmen PUPR No, 1410/KPTS/M/2020.. ini kata Indra JP Napitupulu Sekretaris Gapeksindo Depok

DEPOK, Metro Indonesia.Id,- Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Perusahan Kontruksi Nasional Indonesia (DPC Gapeksindo) kota Depok ajak Pemerintah kota (Pemkot) Depok terapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (Kepmen PUPR )

Berikut penuturan Indra JP Napitupulu selaku sekretaris Gapeksindo kota Depok, bahwa Kepmen PUPR No 1410/Kpt/M/2020 tanggal 4 September 2020 itu adalah terkait asosiasi rantai pasok kontruksi katanya kepada awak media suarajabar,news.com Selasa (3/11/2020) di kantornya jalan Medeka/Legong Depok 2 Tengah.

Dia katakan menyikapi hasil dari Kepmen PUPR No 1410/KPTS/M /2020 yang di tetapkan di jakarta sudah jelas bahwa orang jasa konstruksi sudah di tetapkan ada 12 Asosiasi 6 yang bercabang umumnya Aspeknas, Askonas, Aspekindo, Gapensi, Gapeksindo dan Gapeknas dari hasil Kepmen jadi kita Asosiasi jasa konstruksi yang sudah terakreditas mengharapkan pemerintah kota dan kabupaten Seluruh INDONESIA untuk supaya mengikuti regulasi yang di terapkan sama kementerian PUPR dan menerapkan secara nyata bahwa Asosiasi – Asosiasi yang tidak terakreditas seyogyanya tidak menfasilitasi atau berikan peluang pekerjaan jasa konstruksi dimana mereka TIDAK LULUS Akreditasi oleh Kementrian PUPR dan mengharapkan pemerintah daerah di Kabupaten / Kota agar mengikuti regulasi yang di tetapkan sama kementerian PUPR imbuhnya

Didalam melaksanakan Pekerjaan-Pekerjaan Jasa Konstruksi di Setiap Kegiatan Pelelangan ( LPSE ) ataupun Penunjukan Langsung ( PL ).. tutur dia..

Pada pelaksanaan jasa konstruksi, yang artinya disini berarti Asosiasi yang terakreditas mekanismenya, ini nggak sehari dua hari terakreditas dan ini pun di buat karena memang sudah beberapa tahun ke belakang kalau nggak salah sudah sudah hampir 5 tahun regulasi ini di minta sama kementerian PUPR terhadap pemerintah daerah pungkasnya

Untuk mendukung data-data seperti kelengkapan disetiap Kabupaten / kota, data itu sangat diperlukan, apakah perusahannya memiliki kantor atau sewa jumlah dari nominalnya minimal untuk setiap Kabupaten /Kota tentu juga harus memiliki 20 anggota di setiap provinsi itu, kalau nggak salah di 19 provinsi harus memilikinya ucapnya.

lebih lanjut indra jelaskan, asosiasi yang sudah terakreditas itu sudah dapat sertifikat berarti, mereka sudah memenuhi syarat memiliki 20 anggota di setiap Kabupaten / Kota, karena telah memiliki cabang minimal 19 Provinsi.

Memang sertifikat ini terbit masa berlakunya selama 4 tahun dimasing-masing asosiasi yang sudah harus mengikuti aturan – aturan yang ditetapkan untuk sertifikat juga ada sanksi dan kewajiban – kewajiban yang di lakukan sama asosiasi yang terakreditas dalam menaungi anggota- anggotanya itu sendiri sebutnya.

Tentang Permen PUPR No, 14 seperti apa praktiknya serta bagaimana info setiap Daerah, tentu juga outputnya berpengaruh terhadap kulitas bukan kuantitas terhadap pelaksanaan pekerjaan terang Indra JP Napitupulu.

Kepemen 1410/Kpts/M//2020 tertanggal 4 Sepetember 2020

HAK KEWAJIBAN dan SANKSI

1. Hak Asosiasi yang terakreditasi meliputi ;
A. Mendapatkan surat terakreditasi
B. Membentuk LSBU bagi Asosiasi badan Usaha dan LSP bagi Asosiasi profesi dan
C. Mengusulkan anggotanya menjadi calon pengurus LPJK.

2. Kewajiban Asosiasi yang Terakreditasi meliputi ;
A. Menyusun dan menegakkan kode etik serta kode tata laku profesi bagi anggota
B. Melakukan pengembangan usaha berkelanjutan bagi anggota Asosiasi badan usaha dan Asosiasi terkait rantai pasok konstruksi
C. Melakukan pengembangan ke profesian berkelanjutan bagi anggota Asosiasi profesi
D. Melakukan pemberdayaan kepada anggotanya
E. Menyampaikan laporan kinerja tahunan Asosiasi untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember
F. Menyampaikan laporan keuangan Asosiasi yang telah di Audit kantor akuntan publik yang memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember dan
G. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

3. Sanksi
Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi profesi jasa konstruksi dan Asosiasi terkait rantai pasok konstruksi akan di kenakan sanksi administratif sesuai pasal 27 permen PUPR Nomor 10 tahun 2020 akreditasi Asosiasi badan usaha jasa konstruksi Asosiasi profesi jasa konstruksi dan Asosiasi terkait pasok konstruksi.

Penulis : Yuni Fatiah

A. Rachman

Organisasi Serikat Pers Republik Indonesia Bersertifikat assesor BNSP RI. Pengurus di KOWARI