Penggunaan DAK Pendidikan TA 2019 – 2020

Diduga sarat penyimpangan dan tidak sesuai standard mutu bangunan milik Pemerintah

Jakarta, metroindonseia.id – pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi dan pembangunan di sekolah SD dan SMP penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun anggaran 2019 dan 2020 di Kabupaten Sumedang diduga sarat penyimpangan yang dapat merugikan Negara.

Dari hasil penelusuran metroindonesia.id bersama 3 rekan lainnya dari media yang berbeda dari tanggal 27  s/d 31 Oktober 2020 menemukan beberapa kejanggalan dalam pelaksanaan maupun prosedural.

Berikut hasil penelusuran :

1. Pengecoran Dak beton pada bangunan 2 lantai tidak menggunakan produk Ready Mix K175 sesuai peraturan swakelola.

2. Rehab ruang guru hanya dilakukan pengecatan dengan anggaran Rp 200.000 DAK TA 2020

3. Fasilitator pengawas yang disediakan oleh Dinas Pendidikan Sumedang melalui Kabid Sarana dan Prasarana tidak memiliki kemampuan teknis kontruksi, serta belum memiliki SKA Kontruksi yang di keluarkan LKPP

4. Mengubah kegiatan dari Rehabilitasi Ruangan Kelas menjadi Pembangunan Kelas Baru

5. Fasilitator perencanaa yang disediakan oleh Dinas Pendidikan Sumedang melalui Kabid Sarana dan Prasarana tidak memiliki kemampuan teknis kontruksi, serta belum memiliki SKA Sipil yang di keluarkan LKPP

6. Kepala sekolah sebagai penanggung jawab tidak menguasai tentang tehnik sipil, kontruksi dan management keuangan termasuk cara menghitung pajak terbukti dengan membayar pajak Rp 15.000.000 untuk nilai anggaran Rp 310.000.000,- yang berpotensi ada kebocoran dalam penggunaan.

7. Diduga adanya penggunaan material bekas pada kusen jendela dan jenis kayu berkwalitas rendah.

8. Rencana Anggaran Belanja dibuat oleh fasilitator berdasarkan paket yang di tentukan oleh Sarpras dengan harga yang sangat murah untuk perencanaan 1 sekolah ( bukan per kegiatan) hanya berkisar Rp 200.000 s/d Rp 300.000.

Dari penelusuran tim dari 4 media 2 di antaranya pimpinan redaksi berharap Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Kepala Biro Perencanaan Dr. M. Samsuri, S.Pd., M.T. secara transparan kepada publik untuk memaparkan dari mana mendapatkan nilai anggaran tiap kegiatan tanpa ada gambar perencanaan dan rencana anggaran. [] Red.