Zubir Saidi, Minta Pemkab Melawi Berikan Solusi Terkait PETI di Masa Pandemi Covid-19

Melawi, metroindonesia.id – Akibat wabah pandemi covid-19 membuat tingkat kesenjangan ekonomi masyarakat semakin dirasakan. Belum lagi sulitnya mengakses lapangan pekerjaan di masa pandemi. Masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Pada akhirnya masyarakat memilih mencari pekerjaan alternatif untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dengan menambang emas atau lebih dikenal dengan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).

Menyikapi hal tersebut, tokoh masyarakat Kabupaten Melawi, Zubir Saidi saat di sambangi awak media dikediamannya, Minggu, (26/10/2020) , mengatakan, maraknya aktifitas PETI dikarenakan masyarakat saat ini benar-benar mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga, terutama di musim Pandemi covid-19 ini.

“Saat ini ekonomi masyarakat sangatlah terpuruk sehingga apapun pekerjaannya akan dilakukan oleh masyarakat demi memenuhi kebutuhan hidupnya, di tambah lagi dengan anjloknya harga kulat/karet saat ini hingga Rp. 5000-6000/kg, belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat”. Ungkapnya.

Lebih lanjut, Zubir Saidi juga mengatakan, maraknya PETI saat ini tentunya berdampak akan kerusakan lingkungan. Sehingga dalam hal ini peran serta pemerintah tentu diharapkan masyarakat. Pemerintah Daerah seharusnya membuat regulasi terkait izin Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Agar masyarakat dapat bekerja dengan tenang. Untuk menetapkan suatu wilayah yang dijadikan WPR jelas sudah diatur dalam Undang-Undang. Keberadaan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebagai wujud keberpihakan negara kepada rakyat.

“Tapi nantinya jangan sampai ada IPR, yang mengelola justru orang-orang diluar masyarakat Kabupaten Melawi. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah bersama DPRD dapat merumuskan regulasi terkait WPR didampingi konsultan pakar”. Pungkasnya.

Zubir Saidi juga menegaskan, ketika bicara penegakan hukum masalah pertambangan liar, harus juga memikirkan hak kelola komunitas. Mengingat Ada hak masyarakat yang berada di sekitar kawasan tersebut. Karena saat ini yang dibutuhkan masyarakat Melawi adalah kesejahteraan serta solusi dari pemerintah daerah terkait PETI.

“Kasian masyarakat kecil penambang emas yang tidak memiliki izin, saat bekerja mereka menjadi was-was karena belum ada payung hukum yang jelas mengenai pertambangan. Intinya, bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi mencarikan solusi bagi para penambang emas yang ada saat ini”. Tandasnya.

Ditempat terpisah, Dedi, salah seorang warga penambang emas mengatakan, semenjak Pandemi COVID-19 dirinya bekerja sebagai penambang Emas untuk menghidupi keluarganya. Meskipun dirinya menyadari pekerjaan tersebut sangatlah beresiko baik keselamatan dirinya maupun konsekuensi hukum yang dihadapinya.

“Tolong berikan kami pekerjaan untuk menghidupi keluarga karena saya memiliki empat orang anak dan seorang istri yang harus di nafkahi”. Ungkapnya.

Dirinya juga menyadari bahwa pekerjaan yang dilakukannya salah. Namun, karena desakan ekonomi, pekerjaan ini dilakukan semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

“Jika ada yang memberi kepastian pekerjaan untuk menghidupi keluarga saya siap berhenti bekerja sebagai penambang emas”, pungkasnya.[] Ade Shalahudin Al ayubi