Tentang Resafel, Legalitas HMI Cabang Kota Depok, Segera Lakukan Langkah Administratif

Tentang Resafel, Legalitas HMI Cabang Kota Depok, Segera Lakukan Langkah Administratif

DEPOK, Metro Indonesia Kepengurusan HMI Cabang Depok periode 2018-2019 dipertanyakan kembali legalitas nya pasca reshuffle. Hal ini santer terdengar oleh berbagai kalangan HMI Cabang Depok baik kader maupun para alumni.

Peristiwa reshuffle terjadi setelah Sekretaris Umum mandataris kesepakatan pasca konfercab dianggap kurang aktif dan keputusan yang diambil oleh Ketua Umum layak dikatakan terlalu politis, ceroboh, dan tergesa-gesa. Ini dapat dilihat dari investigasi berbagai kalangan bahwa tidak adanya pembahasan yang dilakukan pihak Ketua Umum dengan koalisis lain. Alasan lain yang membuat reshuffle ini terjadi dikarenakan Sekretaris Umum sedang dalam kondisi sakit.

Hal ini menjadi celah untuk terjadinya reshuffle kepengurusan. Memasuki akhir tahun 2020 ini kepengurusan HMI Cabang Depok sudah melewati batas waktu kepengurusan sesuai aturan anggaran rumah tangga HMI dengan selambat lambatnya satu tahun enam bulan pasca pelantikan tanggal 29 Juni 2018.

Mengingat sudah melewati batas waktu yang ditentukan HMI Cabang Depok sampai saat ini belum juga melaksanakan sidang pleno 2.

Konon ketidakmampuan Ketua Umum dalam memahami aturan organisasi pasca reshuffle, kepengurusanpun belum memiliki SK terbaru yang di terbitkan oleh PB HMI untuk memperkuat legalitas kepengurusan. Sementara mengenai persoalan PB HMI yang terjadi dualisme pada akhir-akhir ini telah mengalami rekonsiliasi yang pada akhirnya kepengurusan PB HMI dapat bersatu berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Melihat fakta tersebut kepengurusan HMI Cabang depok periode 208-2019 pasca reshuffle dapat dikatakan ilegal, tidak sah atau cacat konstitusi. Melalui sambungan telfon wartawan pada salah satu kader HMI Cabang Depok (24/10), Bangkit Akbar Gemilang mantan Ketua Umum HMI Komisariat Filkom Universitas Gunadarma yang juga masih meyakini dirinya sebagai Kabid PTKP HMI Cabang Depok periode 2018-2019 mengatakan
“Ditengah kondisi saat ini, regenerasi harus segera dilaksanakan, jika tidak berdampak pada proses perkaderan. HMI Cabang Depok harus sehat dalam berorganisasi. Bukan justru diam dan asyik melaksanakan kegiatan yang tidak berdampak pada proses perkaderan secara utuh bagi seluruh elemen komisariat HMI Depok,

“saya juga melihat sendiri kok gimana tanggapannya kalau diminta segera lakukan perintah konstitusi, memang upaya buat menahan diri”.

Selain demi sehatnya proses berorganisasi ditubuh HMI Cabang Depok. Menurut Bangkit dengan dukungan aturan prokes ditengah pandemi kepengurusan harus melihat aspek yang dapat diambil untuk berlangsungnya proses kaderisasi dan keberlanjutan gerakan. “Jangan pakai alasan covid-19 lah, inikan ada aturan prokes, banyak pengurus HMI lain yang melakukan konfercab, maunya ambil cara yg bisa dipakai untuk melakukan pertemuan langsung, toh juga ikut demo dengan jarak yang berdekatan. Saya lihat kok aksi mereka”, katanya.

“HMI Cabang Depok harus dewasa, jangan berpikir aspek politik kekuasaan cabang di periode berikutnya, atau alasan kader dikampung halaman, alasan covid-19, itu alasannya bias semua. Ya harus disadari memang sulit responnya karena SK ga ada, cacat. Saya dorong agar HMI Cabang Depok segera laksanakan pleno 2 dan lakukan langkah-langkah administratif sesuai ketentuan konstitusi”,jika tidak segera melakukan konfercab menurut aturan konstitusi HMI,PB HMI berhak menunjuk karaketeker untuk segera melaksanakan konfercab tutup Bangkit dalam sambungan seluler genggamnya kepada awak media ini..(Yuni)