Tapanuli Selatan – Metro Indonesia.id. – Masih segar dalam ingatan,ketika pada hari Selasa tanggal 8 April 2025,Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), Gus Irawan Pasaribu, memimpin apel gabungan hari pertama masuk kerja usai libur Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriyah di Lapangan Parade pusat perkantoran pemerintah daerah di Sipirok,dimana dalam amanat pertamanya hari itu, beliau menyampaikan pesan tegas terkait disiplin pegawai. Koreksi ketat terhadap disiplin kerja seluruh pegawai akan diterapkan mulai hari itu.Selasa ( 19 Agu 2025).

Masyarakat Tapsel yang telah lama merindukan akan hadirnya seorang pemimpin yang bisa membuat perubahan,sontak merasa optimis melihat gebrakan Gus Irawan Pasaribu tersebut.mereka merasa telah menemukan dan benar telah memilih seorang pemimpin yang punya kemauan dan ketegasan untuk kemajuan daerah tapanuli selatan.

Namun rasa optimis masyarakat tapsel tersebut,hanya dalam hitungan bulan telah berubah jadi perasaan pesimis yang mendalam.ini bisa terjadi karena masyarakat tapsel sekarang melihat dan mengalami sendiri bagai mana kinerja dan program yang di usung Gus Irawan Pasaribu dalam pelaksanaannya di duga tidak dilakukan melalui pengkajian yang matang,amburadul dan lebih mengedepankan hubungan relasi dan kedekatan keluarga dari pada profesionalisme,skill dan komitmen membangun dari individu/rekanannya dalam penunjukan,penempatan dan pelaksanaan berbagai kegiatan/pekerjaan di Kabupaten Tapanuli Selatan termasuk untuk penggunaan realisasi anggaran.

Gus Irawan Pasaribu sebagai Bupati Tapanuli Selatan juga di duga mulai lupa dengan janji janjinya kepada masyarakat dengan bertindak arogan dan otoriter,serta tidak perduli akan hukum dan per undang undangan yang mengikat dan berlaku di NKRI tercinta ini,seperti ketidak peduliannya terhadap UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik) No 14 tahun 2008 yang menjamin hak setiap orang untuk memperoleh informasi dari badan publik, serta mengatur kewajiban badan publik untuk menyediakan dan melayani permintaan informasi.

Ini bisa di buktikan dengan apa yang di alami Media Metro Indonedia.id.Media yang di akui negara dan memiliki legalitas hukum sebagai sosial kontrol,namun oleh Bupati Tapanuli Selatan,Gus Irawan Pasaribu di anggap tidak perlu dengan tidak memberi jawaban ataupun di balasnya surat konfirmasi dan klarifikasi dari Media Metro Indonesia yang sejak tanggal 21 Juli 2025 telah di kirim/diantarkan Wartawan Media Metro Indonesia .id.Wil.Tabagsel dengan tertuju surat Gus Irawan Pasaribu sebagai Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan.

Gus Irawan Pasaribu sebagai Bupati Kab.Tapsel terpilih 2025 – 2030 yang selalu dalam beberapa kesempatan dan kegiatan tidak lupa menekankan pentingnya dan adanya sanksi bagi setiap aparatur tanpa kecuali di Pemkab Tapsel yang tidak disiplin kerja,ternyata dalam pelaksanaannya hanya retorika dan untuk pencitraan saja,di mana Gus Irawan Pasaribu,sadar atau tidak sadar,secara nyata dan transparan telah memperlihatkan dalam hal ini contoh bahwa disiplin kerja dimaksud untuk beberapa kalangan tertentu boleh di langgar dan di acuhkan.

Sesuai UU KIP No 14 Tahun 2008 yang dengan jelas telah mengatur Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala oleh badan publik,yaitu:
-Anggaran dan laporan keuangan.
-Kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
-Laporan kinerja lembaga.
-Data tentang proyek atau kegiatan yang didanai oleh negara.
UU KIP No.14 Tahun 2008 juga menjamin hak setiap orang,termasuk media,untuk memperoleh informasi dari badan publik,dan jika Media merasa haknya di langgar dalam memperoleh informasi,dapat mengajukan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Pusat.

Padangsidimpuan – Metro Indonesia.id. – Pada Tanggal 17 Agustus 1945,akan selalu di kenang dan dirayakan Bangsa Indonesia setiap tahunnya.Proklamasi Kemerdekaan adalah tonggak bebasnya Bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan,tonggak sejarah yang menandai lahirnya sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat.Senin. (18 Agu 2025).

Proklamasi bukan hanya sekadar pengumuman, tetapi juga simbol perjuangan panjang dan pengorbanan para pahlawan yang berjuang mengorbankan jiwa dan raganya tanpa pamrih,tanpa mengharapkan untuk di hargai atau dikenang,demi kebebasan tanah air kita dari belenggu penjajahan.

Namun sangat disayangkan,nilai nilai luhur yang di tunjukkan para pahlawan tersebut,berbanding terbalik dengan kelakuan beberapa anggota DPRD Padangsidimpuan,yang hanya karena merasa tidak di hargai dengan tidak disediakan tempat duduk di barisan paling depan panggung kehormatan,langsung walk out bergegas meninggalkan acara dan ngoceh sana sini mencari pembenaran dan simpati dengan dalih bahwa anggota DPR itu adalah lembaga terhormat.

Hal itu di katakan Hendra Tanjung,salah satu insan pemerhati pembangunan dan peningkatan sumberdaya manusia di Kota Padangsidimpuan.

“Terlalu naif dan kekanak kanakan tingkah anggota DPRD Padangsidimpuan yang hanya karena tidak di beri tempat duduk di depan panggung kehormatan dan hanya kebagian kursi plastik langsung meninggalkan tempat,sementara defile dan berbagai acara dan kegiatan sedang dan akan berlangsung.”

“Saya bukan membela dan membenarkan hal yang di lakukan panitia kegiatan.tetapi,sebagai anggota Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR) yang terhormat dan mereka tahu untuk itu ada mekanisme yang bisa di tempuh,tidak seharusnya para anggota DPR itu mempertontonkan ketidak sukaan dan perasaan disepelekan yang hanya berdasarkan ego yang di lebih lebihkan di depan masyarakat yang sedang bergembira menikmati berbagai atraksi untuk merayakan hari kemerdekaan”.

“Bila memang dalam prosedur untuk penempatan tempat duduk di panggung kehormatan ada yang salah,kan ada waktu dan mekanisme anggota DPR memanggil dan mempertanyakan,juga mempermasalahkan hal tersebut,karena DPR punya tugas dan wewenang untuk itu,janganlah para Anggota DPR itu kalau sudah terganggu kepentingan pribadinya,baru langsung mencak mencak dan ribut kesana sini,seharusnya para anggota DPR itu melakukan hal se kritis itu kalau memperjuangkan kepentingan rakyat?.
Saya bertanya apa pernah mereka mereka itu melakukan walk out dari sidang kalau aspirasi masyarakat tidak terealisasikan?”.katanya.

Memang,cerita tentang walk out nya beberapa anggota DPRD dari panggung kehormatan acara 17 Agustusan di Kota Padangsidimpuan,telah jadi bahan perbincangan dan pro kontra di masyarakat,tidak sedikit yang menyayangkan tingkah para anggota DPRD tersebut yang hanya karena perasaan tidak di hormati langsung meninggalkan acara.seharusnya mereka bisa belajar dari para pahlawan yang dalam perjuangannya rela berkorban jiwa dan raga,namun tidak pernah mengharapkan imbalan apalagi untuk di hormati dari perjuangannya.

Payakumbuh, Metroindonesia.id – Suasana penuh haru menyelimuti Lapas Kelas IIB Tanjung Pati di Payakumbuh, saat para anak binaan menampilkan sosiodrama perjuangan kemerdekaan pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Minggu (17/08/2025).

Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta yang hadir bersama Wakil Wali Kota Elzadaswarman dan Ketua DPRD Wirman Putra tampak takjub menyaksikan penampilan tersebut. Hadir pula jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Payakumbuh.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Zulmaeta membacakan sambutan dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang menegaskan bahwa pemberian remisi merupakan bentuk penghargaan bagi narapidana yang telah menunjukkan kedisiplinan dan komitmen mengikuti program pembinaan.

“Remisi adalah apresiasi bagi mereka yang bersungguh-sungguh mengikuti program pembinaan. Jadikan ini sebagai motivasi untuk selalu berperilaku baik dan mematuhi aturan yang berlaku,” kata Wako Zulmaeta.

Ia juga berpesan agar para warga binaan yang mendapatkan remisi tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut.

Menurutnya, remisi bukan sekadar pengurangan masa hukuman, melainkan juga momentum untuk memperbaiki diri serta menata kembali masa depan.

“Saya berharap setelah bebas nanti, seluruh warga binaan dapat kembali ke masyarakat dengan membawa semangat baru, berkontribusi positif, dan tidak lagi terjerumus ke dalam kesalahan yang sama. Jadilah pribadi yang bermanfaat, baik bagi keluarga maupun lingkungan sekitar,” ujarnya.

Pada tahun ini, sebanyak 141 warga binaan menerima remisi umum, sementara 173 orang mendapatkan remisi dasawarsa yang diberikan setiap sepuluh tahun sekali. Selain itu, satu orang juga memperoleh remisi dasawarsa dua.

Kepala Lapas Kelas IIB Tanjung Pati J. Barus, menjelaskan bahwa narapidana yang mendapatkan remisi telah memenuhi syarat, antara lain berkelakuan baik, memiliki kemauan untuk memperbaiki diri, serta telah menunjukkan sikap positif selama lebih dari enam bulan masa pembinaan.

“Program pembinaan di Lapas Tanjung Pati bertujuan merehabilitasi dan mereintegrasi warga binaan agar siap kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik. Selamat kepada seluruh narapidana dan anak binaan yang hari ini mendapatkan remisi. Jadilah insan yang taat hukum dan tidak mengulangi tindak pidana,” pungkasnya.

Selain penyerahan remisi, acara juga dirangkaikan dengan peresmian unit usaha Jeruji Bersih (cuci motor) dan barbershop di Lapas Tanjung Pati yang dilakukan oleh Wali Kota Payakumbuh. (Jee)